Studi Kasus dan Analisis Pelanggaran ISO 14001

Pencemaran Lingkungan PT Arun, Sertifikat ISO-14001 Minta Dicabut

Lhokseumawe | acehtraffic.com – Selain 542 kepala keluarga masyarakat yang digusur saat didirikan PT Arun tahun 1974 hingga kini belum mendapat pemukiman baru, disamping itu PT Arun kembali memberikan sedikit percikan CSR melalui udara [H2S] untuk dihirup bersama oleh warga sekitar sebagai hadiah ulang tahun perusahaan itu, kenyataan pencemaran lingkungan selalu dapat terbantahkan walaupun ada warga yang menjadi korban, maklum mereka banyak uang.

Setelah lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarat Sipil [FKMS] Lhokseumawe dan Aceh Utara pernah mendesak  DPRA 27 April 2010 agar segera membentuk pansus untuk menyelidiki dugaan pencemaran yang dilakukan PT Arun pada 22-23 April 2009 hasilnya LSM harus gigit jari, pasalnya desakan FKMS selama ini untuk penyelesaian salah alamat, dan warga melalui perangkat desakan diberi uang meugang beberapa ratus ribu selesai, tak ada gugat menggugat lagi.

Juru Bicara FKMS, Safwani, dalam konfrensi pers, Selasa 27 April 2012 menjelaskan, pascaterjadi kebocoran H2S sekitar setahun lalu, PT Arun terkesan mengabaikan tanggung jawab terhadap para korban dan masyarakat lingkungan. Buktinya, warga dan FKMS telah berulang kali memanggil pihak PT Arun untuk membahas masalah itu. Namun, mereka tak pernah datang.

Karena itu, sudah sepantasnya tuntutan masyarakat kawasan PT Arun ditampung DPRA dengan membentuk pansus. Selain itu, FKMS juga mendesak DPRA untuk mendorong pemerintah pusat agar melakukan audit lingkungan hidup terhadap PT Arun, mengingat tingginya resiko yang akan dialami oleh masyarakat sekitar atas keberadaan perusahaan tersebut.

Setiap kali kejadian yang menimpa masyarakat, Wakil Presiden Direktur PT Arun, Fuad Bukhari menyatakan pihaknya hanya akan bertanggung jawab bila kasus tersebut bersumber dari pabrik Arun. Penduduk Blang Panyang yang menjadi korban gas beracun dari kilang PT Arun meminta pemerintah pusat segera menutup operasional proyek vital tersebut. Kata mereka, PT Arun tidak ada manfaatnya, malah membawa malapetaka bagi penduduk selingkungannya. Mereka meminta agar PT Arun ditutup. 

PT. Arun tidak pernah memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di gampong-gampong selingkungan perusahaan join venture tersebut. PT Arun juga tidak pernah menyosialisasi terkait dampak negatif keberadaan perusahaan itu terhadap lingkungan. Yang paling menyakitkan, saat terjadi keracunan itu, pihak PT Arun tidak menangani secara layak para korban.

Kantong-kantong kemiskinan itu tampak jelas di luar pagar komplek perumahan mewah yang dihuni karyawan Arun. Ini sangat tidak adil, warga lingkungan tidak hanya menjadi penonton, tapi dibiarkan sengsara dengan bau busuk gas oleh Arun. PT Arun harus peduli enduduk selingkungannya atau biar kami yang urus PT Arun dan pengurus kini silakan angkat kaki saja dari perusahaan itu.

Dana community devolepment (CD/CSR) yang dikucurkan PT Arun terhadap warga lingkungan, disinyalir jauh lebih kecil dengan nilai biaya tamasya karyawan perusahaan tersebut ke luar negeri. Ketidakadilan itu harus segera dihentikan, pihak Arun jangan lagi membodohi publik dengan pernyataannya yang tidak berdasar. Berikan perhatian maksimal kepada masyarakat, atau angkat kaki dari Aceh. Namun sebaiknya ditutup saja PT Arun karena meng¬ganggu penduduk. Di luar negeri, pabrik Doly

pengolah-suling gas dibangun di tengah laut, tapi PT Arun dibangun di lingkungan penduduk, betapa bahayanya, Zulkifli alias Doly, Caleg terpilih dari Partai Aceh sebagai anggota DPRA 2009-2014, yang juga mantan representatif GAM untuk Kantor AAM Perwakilan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Lelaki ini juga punya jejaring dengan beberapa media luar negeri. 

Masyarakat harus mengorganisasikan kritiknya ke PT Arun agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya, terutama hak kesehatan dan kesejahteraan akibat eksplorasi dan polusi yang telah mereka terima. Semua LSM seputar Lhokseumawe harus mengorganisasikan tujuan masyarakat agar advokasi berhasil dan tuntutan masyarakat diterima. Harus dipikirkan bahwa PT Arun-Exxon Mobil adalah korporasi dunia, yang hanya peduli pada tuntutan yang tepat dan kuat, Teuku Kemal Fasya, Antropolog Aceh.

Telah lama penduduk selingkungan PT Arun mengeluh tentang bau busuk dari perusahaan gas itu, namun sebelum peristiwa memalukan pada 22 April, PT Arun selalu berkilah bahwa bau bocoran gas tidak berbahaya dan Pemko Lhokseumawe mendukungnya. 

Inilah yang membuat sebagian masyarakat agak benci pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan PT Arun. Entah sampai kapan. Hanya niat baik dari pengurus PT Arun yang bisa menyelesaikan drama yang telah lama ini, namun apakah niat baik itu masih ada di hati pengurus PT Arun? Sekali lagi entahlah.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 April. Ratusan penduduk Blang Panyang yang berupa gampong selingkungan perusahaan penyedot gas tersebut hoyong, mual-mual, muntah. Mereka mabuk setelah terhirup semacam H2S. Anehnya PT Arun yang elegan dan eksklusif merasa belum kehilangan reputasinya sebagai perusahaan ramah lingkungan karena penduduk sekitarnya keracunan setelah menghirup sulvur dari kilang Arun. 

Selain di Blang Panyang, di puluhan gampong lain di lingkungan PT Arun pun sering dihasiahi bau busuk itu, namun selalu ditangkis bahwa itu tidak berbahaya. Begitulah kisah di gampong-kampong sana. Yang lebih paham soal ini, tentunya penduduk di lingkungan PT Arun. 

Saat itu Humas PT Arun, Roby Sulaiman, saat ditemui di depan rumah sakit itu sekitar pukul 17.20 WIB, mengatakan begitu mengetahui sejumlah warga Blang Panyang mengalami muntah-muntah, pihaknya langsung mengirim petugas kesehatan dan petugas bidang lingkungan ke gampong itu. Penduduk yang pening dan muntah itu diangkut ke rumah sakit untuk diobservasi. 

Ditanya terkait kasus serupa yang sudah sering terjadi, saat itu Roby Sulaiman menyatakan perlu pendalaman secara teknis untuk mengetahui penyebabnya. Terkait early warning system bagi warga lingkungan khususnya Gampong Blang Panyang, Roby mengatakan kurang mengetahui hal itu. Terkait antisipasi ke depan, kata dia, pihaknya harus mengetahui dahulu penyebab kejadian tersebut.

Walikota Lhokseumawe Munir Usman, saat itu mengatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim khusus di bawah koordinator Bidang Lingkungan Hidup dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota Lhokseumawe terus bekerja untuk mengetahui penyebab warga Blang Panyang muntah-muntah.

Sementara, Wakil Presiden Direktur PT Arun, Fuad Bukhari menyatakan pihaknya akan bertanggung jawab bila kasus tersebut bersumber dari pabrik Arun. Itu terjadi kemarin-kemarin.

Penduduk Blang Panyang yang menjadi korban gas beracun dari kilang PT Arun meminta pemerintah pusat segera menutup operasional proyek vital tersebut. Kata mereka, PT Arun tidak ada manfaatnya, malah membawa malapetaka bagi penduduk selingkungannya. Mereka meminta agar PT Arun ditutup. 

PT. Arun tidak pernah memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di gampong-gampong selingkungan perusahaan join venture tersebut. PT Arun juga tidak pernah menyosialisasi terkait dampak negatif keberadaan perusahaan itu terhadap lingkungan. Yang paling menyakitkan, saat terjadi keracunan itu, pihak PT Arun tidak menangani secara layak para korban.

Menurut masyarakat di sana, tiga ratusan warga Blang Panyang yang mual-mual dan muntah mendadak hanya dirawat seadanya oleh paramedis RS milik PT Arun. Mereka para korban cuma diberikan obat antasit, parasetamol dan asaminamat. Hanya beberapa orang yang diopname dan dirawat di ruangan, itu pun setelah terjadi adu mulut. 

Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Zulfikar SH mengatakan, pihaknya bersama kalangan NGO lokal di Lhokseumawe yang peduli terhadap kemanusiaan mengadvokasi kasus keracunan tersebut. Saat itu Pemda memang harus tidak pro-aktif menyidik, hanya menerima mentah-mentah pernyataan pihak PT Arun yang membela diri. Begitulah yang terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Zulnazri, ahli kimia dari Unimal Lhokseumawe, saat itu menduga bahwa ada kebocoran gas beracun di kilang Arun sehingga mengakibatkan warga lingkungan keracunan. Sinyalirnya, kalau bau yang dirasakan warga Blang Panyang seperti bau kentut, maka itu kemungkinan besar mereka terhirup H2S. Jadi, gas beracun yang mengikat dengan hemoglobin sehingga sirkulasi darah tidak lancar. Selama ini diduga pihak Arun tidak mengontrol udara amibient di sekitar kilangnya secara kontinyu. Kontrol tersebut seharusnya harus dilakukan setiap saat sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Polres Lhokseumawe saat itu diback-up tim Polda Aceh terus menyelidi kasus keracunan warga Blang Panyang yang diduga akibat gas beracun dari kilang PT Arun. Sedangkan Forum Masyarakat Sipil meminta perusahaan penyedot gas alam cair itu bertanggung jawab atas keracunan tersebut. Sementara para korban keracunan meminta kilang pengolahan gas PT Arun ditutup. Polisi memang telah tangani kasus itu dan semoga sampai tuntas. Pihak PT Arun harus diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. 

Bukan Kasus Pertama

Safwani, juru bicara Forum Masyarakat Sipil Lhokseumawe saat itu mengatakan PT Arun harus bertanggung jawab terhadap keracunan penduduk. Keracunan yang terjadi akibat kelalaian pihak Arun, kelalaian yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan korban manusia. Kasus keracunan tersebut bukan yang pertama terjadi. 

Kejadian yang sama akan terulang lagi, keberadaan kilang pengolahan gas Arun yang berdekatan dengan pemukiman warga juga berpotensi menimbulkan bencana industri karena kegagalan teknologi. Terkait hal itu, Forum Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan LSM Sahara, LPL-Ha, Bytra, Limid, LBH Pos Lhokseumawe, Jingki, Sepakat, Tani Bahari, PB-HAM Aceh Utara, JKMA Pase, dan MaTA Aceh, menyatakan PT Arun harus menyediakan jaminan kesehatan jangka panjang bagi warga yang beresiko mengalami gangguan kesehatan; Arun harus membuat sistem peringatan dini untuk mempersiapkan masyarakat atas berbagai resiko yang terjadi. 

PT Arun harus menyediakan berbagai fasilitas bagi warga lingkungan seperti masker untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi lagi. Motto 'utamakan keselamatan' tidak hanya penting bagi karyawan dan pekerja, tapi masyarakat sekitar juga harus diperhatikan keselamatannya; sesuai UU perseroan terbatas, Arun berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility/CSR yang dikelola Arun harus seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang mengalami dampak negatif keberadaan perusahaan itu dan dikelola secara transparan. Dana tersebut tidak boleh lagi dialokasikan untuk kepentingan pejabat daerah atau pihak-pihak lain, juga tidak boleh untuk membiayai penelitian keracunan tersebut. PT Arun wajib mengkaji kembali Amdal," kata Safwani.

Alat Pembakaran Gas H2S Arun Tak Berfungsi 

Hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh menyebutkan lepasnya gas berbahaya H2S di PT Arun, Lhokseumawe, ke udara karena tidak berfungsinya alat pembakaran gas H2S selama delapan menit. 

"Hasil temuan sementara ditemukan gas H2S terdapat dalam gas alam sebanyak 1,3 persen. Jika H2S itu bereaksi dengan udara, maka akan terbentuk S02 (Sulfur Dioksida) yang sangat berbahaya bagi manusia," kata Kepala Bapedalda Aceh Husaini Syamaun, Rabu 29 April 2009. Menurutnya saat proses pembakaran yang terjadi tanggal 22 April 2009 lalu, pada pukul 08.20 WIB, api Incinerator di unit 29 mati, sehingga proses pembakaran tidak dapat berlangsung.

Sebelum dibakar di api Incinerator unit 29, H2S dapat diubah menjadi pendataan direaksikan dengan Malton Sulfur, namun tidak semua H2S mampu diubah menjadi Sulfur padatan, sehingga masih ada H2S yang tersisa dan perlu dibakar dalam unit 29. "Nah pembakaran di api Incinerator unit 29 ini tidak dapat berlangsung, akibat mati," kata Husaini.

Sesuai dengan prosedur, kata Husaini, maka gas H2S dialirkan ke menara pembakaran Plestrek (menara yang mengeluarkan api yang dapat dilihat), tetapi ketika gas H2S dimasukkan dalam plestrek hanya sebagian gas H2S yang dapat terbakar, sebagian lagi lepas ke udara.

Gas H2S yang lepas ke udara inilah yang menyebabkan bau dan sangat berbahaya bagi manusia yang tercium bau itu. Sebab sesuai dengan peraturan pemerintah, Sulfur Dioksida yang aman dikandung dalam udara bebas hanya sebesar 1000 ppm/m3.

Kata Husaini, sesuai dengan dokumen Amdal PT Arun diperbolehkan untuk melarikan gas H2S ke Plestrek maksimal tiga jam, bila lebih akan berbahaya. Tetapi kejadian pada saat itu hanya berlangsung selama delapan menit.

Selama delapan menit itu, apakah PT Arun melepaskan gas H2S terlalu banyak ke udara, sangat sulit kita deteksi karena peristiwanya telah berlalu. Gas berbahaya bagi kesehatan manusia itu yang terlepas ke udara kemungkinan terlalu banyak bisa saja. 

Managemen PT. Arun segera bermusyawarah dengan masyarakat lingkungan untuk membahas solusi antisipasi ancaman pencemaran udara dan darat yang berpotensi terus bermunculan akibat operasional pengolahan gas alam cair. 

Kata Zulkifli alias Doly, politisi Partai Aceh, Sabtu 2 Mai 2009, sebelum korban di pihak masyarakat lingkungan terus berjatuhan akibat pencemaran lingkungan, PT. Arun harus segera memanggil aparat gampong, Tuha Peut, dan elemen lainnya, untuk membahas solusi antisipasi ke depan. PT Arun harus lebih punya nurani dan rasa kemanusiaan terkait kondisi tersebut. 

Doly yang menetap di Gampong Paloh Dayah Kecamatan Muara Satu, salah satu gampong lingkungan kilang Arun yang sering dibikin pusing dan mual dengan H2S PT Arun, menyebutkan paskainsiden keracunan warga Blang Panyang hingga kini masyarakat setempat masih dibalut trauma yang amat mendalam. 

"Kehidupan warga Blang Panyang dan Gampong lingkungan lainnya sudah tidak menentu, mereka merasakan was-was dengan ancaman pencemaran udara. Pihak Arun harus bertanggung jawab terkait hal ini," kata Doly yang dipastikan berhasil meraih kursi DPRA dari Partai Aceh.

Apabila manajemen Arun tidak merespon keluhan warga lingkungan, lanjut Doly, perusahaan tersebut diminta segera angkat kaki dari lokasi itu. Karena, kata dia, masyarakat lingkungan sudah amat menderita dengan keberadaan Arun. 

"Kuala Mamplam Gampong Ujong Blang dangkal, tanaman palawija warga Paloh dayah dan Paloh Punti terkena penyakit aneh, warga Blang Panyang keracunan, itu semua dampak dari gas beracun Arun. Dan, ancaman gas beracun merkuri, yang menurut para ahli juga berada di sekitar kilang Arun. Padahal, sebelum kehadiran perusahaan itu, tidak ada dampak buruk yang demikian terhadap warga," kata Doly.

Kata Doly, Salah satu agenda yang akan diprioritaskan anggota DPRA dari Partai Aceh nantinya membahas persoalan yang terjadi di lingkungan PT. Arun. Karena selama ini perhatian perusahaan tersebut kepada lingkungan amat minim. Entah di mana rasa persaudaraan dan nurani kemanusiaan pengurus PT Arun.

Terus jaga lingkungan

Secara terpisah Presiden Direktur PT Arun, Fauzi Husen mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan ketaatan perusahaan dalam menyelamatakn lingkungan. “Sejak tahun 1978 mulai beroperasi di Aceh, Alhamdulillah perusahaan yang bermarkas di Blang Lancang Lhokseumawe, berhasil melakukan penyelamatan lingkungan,” katanya pada penyerahan Sertifikat ISO-14001 di Gedung Multi Guna PT Arun Batuphat, kemarin. 

Atas keberhasilan itu, tambahnya, perusahaan itu telah menerima 15 pedang penghormatan standar Internasional dan yang paling terakhir adalah menerima ISO-14001. “Pengharagaan ini didapat setelah bertahun-tahun berhasil mempertahankan penyelamatan lingkungan. Semua itu atas kerjakeras, kejelian, ketulusan kerja, berkat bantuan masyarakat lingkungan juga dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas,” ujar Fauzi. Ia berharap staf dan karyawan PT Arun mempertahankan penghargaan tersebut.

Penghargan ISO-14001 tersebut diserahkan oleh Country Manager PT Lyoid’s Register Quality Assurance, Irfan Fahmi, yang disaksikan ratusan staf PT Arun dan pejabat Bidang lingkungan baik dari Aceh maupun dari Jakarta.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menganggap PT Arun tidak pantas mendapatkan penghargaan ISO 14001 sebagai perusahaan dengan manajemen lingkungan terbaik. PT Arun masih melakukan pencemaran yang merusak lingkungan sekitar dan membahayakan kesehatan masyarakat. Walhi Aceh juga sepakat dengan tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang mendesak DPR Aceh membentuk Pansus untuk untuk menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan.

Jangankan ganti rugi, diminta datang menghadiri pertemuan dengan masyarakat saja, mereka tidak datang, ujar Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T.M. Zulfikar. Bahkan sampai hari ini PT Arun tidak bersedia memenuhi tuntutan ganti rugi masyarakat sekitar Arun.

Pemerintah Indonesia dan Aceh juga diminta untuk serius menyikapi persoalan PT Arun ini karena sudah terjadi bukan hanya sekali tetapi berulang kali. 

PT Arun seperti diketahui, hari Senin 26 April 2010 menerima penghargaan ISO-14001 yang dikeluarkan oleh International for Standar Organization. Penghargaan ini berarti PT Arun dianggap telah mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Mana buktinya Arun telah mencegah pencemaran lingkungan, kebocoran gas H2S tahun lalu malah merupakan bukti bahwa mereka tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan, kecam T.M Zulfikar.

Kebocoran gas H2S terjadi pada Rabu dini hari tanggal 22 April tahun 2009 lalu. Dalam kejadian ini ratusan masyarakat dari desa sekitar pabrik yaitu Desa Blang Panyang, Mukim Paloh Timu, Kota Lhokseumawe keracunan gas yang bisa menyebabkan kematian tersebut. Ratusan warga yang terkulai lemas dan muntah-muntah.

Namun celakanya, tuntutan ganti rugi dari masyarakat kepada Arun tidak pernah dihiraukan. Perusahaan penghasil gas alam terbesar tersebut hanya memberikan obat pereda sakit seperti Antasida Doen Suspensi, Spasmal Metamizole sodium serta Papaverine hydrochloride, yang menurut masyarakat sama sekali tidak manjur.

Walhi menganggap PT Arun sebagai perusahaan raksasa wajib memberikan tuntutan masyarakat, bukan sekedar pengobatan sederhana. Jangan merasa telah mengobati kemudian kewajiban terhadap masyarakat selesai, kata T.M Zulfikar.

Persoalan lingkungan bukanlah sekedar merawat pabrik dan menjalankan berbagai prosedur baku. Lebih dari itu, lingkungan adalah alam dan manusia yang berada di sekitar pabrik (lingkungan sosial), bukan hanya lingkungan fisik dan biologis semata. Jika pabrik tidak dapat mengelola lingkungan dengan baik maka perusahaan tersebut sama sekali tidak layak mendapat ISO apapun.

Sepertinya pemberian ISO cuma untuk menciptakan opini publik baru bahwa PT Arun peduli lingkungan. Padahal tuntutan masyarakat sama sekali belum mereka penuhi, kata T.M. Zulfikar.

Teknik mengalihkan isu atau menciptakan opini baru memang sering digunakan oleh perusahaan multinasional perusak lingkungan. Dengan dana besar yang mereka miliki mereka bisa menjalankan public relation yang baik.

Pencemaran yang dilakukan PT Arun sudah berjalan rutin, masyarakat sepanjang tahun mencium bau busuk dari H2S. Jadi berhentilah berbohong dan penuhi tuntutan masyarakat, tukas TM. Zulfikar.

Di kawasan pabrik PT Arun ada tiga arah angin dalam setiap harinya. Pada pagi hari, angin bertiup ke arah Desa Blang Mangat, siang hingga sore angin bertiup ke arah Desa Banda Masen, baru pada malam hari angin bertiup ke arah laut. 

Karena itu, jika ada pencemaran udara yang diduga berasal dari PT Arun, maka warga yang kena imbasnya, antara lain, Blang Mangat, Ujong Blang, Ulee Jalan, Banda Masen, Hagu Barat Laut, dan Hagu Teungoh. Dokumen Amdal yang dimiliki PT Arun harus ditinjau kembali, agar mereka bisa merancang usaha pengelolaan lingkungan yang lebih baik. “pue serifikat ISO dan puluhan nobel pedang, Untuk membunuh warga? Suruh kembalikan aja sertifikat itu, hana male” desak pegiat LSM dalam diskusi di JKMA, Selasa 24 April 2012, sore. 

Sumber:

http://www.acehtraffic.com/2012/04/pencemaran-lingkungan-pt-arun.html.

Analisis Kasus

PT Arun merupakan salah satu perusahaan penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut bertempat di daerah Lhokseuawe, Aceh Utara. PT Arun di klaim mencemari lingkungan dengan adanya kebocoran H2S dari kilang gas nya. H2S yang terlepas ke udara bebas dan bereaksi dengan O2 akan menghasilkan Sulfur dioksida, yang merupakan senyawa beracun yang jika terhirup manusia akan mengikat hemoglobin dan menyumbat peredaran darah. Hal tersebut menyebabkan warga sekitar mengalami keracunan akibat menghirup gas tersebut dan mengalami mual-mual, muntah, dan pingsan. PT Arun tidak pernah memberikan sedikitpun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar juga tidak mensosialisasikan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari keberadaan perusahaan tersebut serta diperparah dengan tidak ditanganinya dengan layak warga yang mengalami keracunan akibat gas yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

Dana Community Development yang diberikan oleh PT Arun kepada warga sekitar diduga lebih kecil dibandingkan dengan biaya liburan karyawan perusahaan tersebut ke luar negeri. Seharusnya perusahaan tersebut lebih mengutamakan hak warga sekitar mengenai kesehatan dan kesejahteraan hidupnya.

Pengawasan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe juga terbilang sangat lemah. Hal tersebut terlihat dari pernyataan pemko Lhokseumawe yang menyebutkan bahwa bau gas yang bocor tersebut tidak berbahaya. Sepertinya ada perainan antara PT Arun dan Pemko sekitar. Terlihat PT Arun tidak kehilangan reputasinya sebagai perusahaan yang elegan dan eksklusif serta ramah lingkungan padahal dibelakang itu banyak warga yag keracunan akibat kebocoran gas H2S dari perusahaan tersebut.

Pemda seharusnya lebih pro aktif menyelidiki kasus yang ada pada PT Arun tersebut. Jangan hanya menelan mentah-entah pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pemda harus bersikap adil dan menerima masukan secara 2 arah sehingga lebih efektif dalam menelaah kasus yang ada.  Penegakan hukum seharusnya lebih ditingkatkan sehingga dapat dituntaskan hingga ke akarnya dan PT Arun harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya.

Kasus keracunan warga akibat bocornya gas H2S dari PT Arun bukan kali pertamanya. Kebocoran yang terjadi pada kilang gas tersebut merupakan kelalaian pihak perusahaan tersebut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan korban manusia. Seharusnya perusahaan menyediakan jaminan kesehatan untuk jangka panjang kepada warga sekitar yang beresiko mengalami gangguan kesehatan dan membuat sistem peringatan dini untuk mempersiapkan masyarakat akan berbagai resiko yang akan terjadi. PT Arun juga seharusnya menyediakan berbagai fasilitas bagi warga seperti masker untuk menghindari kekhawatiran yang mungkin muncul. Keselamatan tidak hanya untuk karyawan dan pekerja juga untuk masyarakat sekitar sesuai dengan UU Perseroan terbatas, perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility/CSR yang dikelola Arun harus seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang mengalami dampak negatif keberadaan perusahaan itu dan dikelola secara transparan. Dana tersebut tidak boleh lagi dialokasikan untuk kepentingan pejabat daerah atau pihak-pihak lain, juga tidak boleh untuk membiayai penelitian keracunan tersebut. PT Arun wajib mengkaji kembali.

Hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Aceh menyebutkan bahwa terlepasnya gas berbahaya H2S diakibatkan dari tidak berfungsinya alat pembakaran gas H2S. Perusahaan tersebut seharusnya melakukan pengawasan akan alat-alat produksi dan menjaga stabilitasnya serta memprediksi probabilitas akan kerusakan alat-alat produksi yang berakibat fatal tersebut. Sebaiknya dibuat tim khusus yang menangani permasalahan tersebut untuk meminialisir kejadian serupa.

Kadar sulfur yang terkandung diudara sekitar 1,3% itu diatas ambang batas normal yang diizinkan yaitu 1000 ppm/m3. Seharusnya perusahaan membuat pencegahan sebelum korban terus berjatuhan akibat pencemaran lingkungan tersebut. Perusahaan juga harusnya lebih merespon keluhan dari warga lingkungan dan lebih bersahabat dengan warga maupun lingkungan. Agar terjalin rasa persaudaraan antara masyarakat dan perusahaan sehingga tidak saling merugikan satu sama dan bersama sama memperhatikan lingkungan sekitar.

Disamping kasus yang tengah mencuat mengenai kebocoran gas H2S, PT Arun mendapatkan sertifikasi ISO 14001 terkait keberhasilannya melakukan penyelamatan lingkungan. Penghargaan lain yang telah didapatkan PT Arun adalah 15 penghormatan standar internasional. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menganggap PT Arun tidak pantas mendapatkan penghargaan ISO 14001 sebagai perusahan dengan sistem manajemen lingkungan terbaik. Mengingat PT Arun masih melakukan pencemaran yang merusak lingkungan sekitar dan membahayakan kesehatan masyarakat. Walhi Aceh juga sepakat dengan tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang mendesak DPR Aceh membentuk Pansus untuk untuk menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan.

Menanggapi hal tersebut terlihat kurangnya pengawasan dari Badan Sertifikasi Nasional yang mengeluarkan Sertifikasi ISO 14001. PT Arun terlihat jelas melakukan pencemaran lingkungan bahkan membahayakan nyawa masyarakat sekitar, namun perusahaan yang seperti itu bisa mendapatkan sertifikasi ISO 14001 yang berarti seharusnya memiliki sistem manajemen terbaik.

Hukum harus ditegaskan pada PT Arun mengingat pencemaran yang dilakukan terhadap lingkungan akibat kebocoran gas H2S ke udara dan menyebabkan warga sekitar keracunan bahkan berpotensi besar mengalami kematian. Hukum pidana, perdata dan administratif dikenai oleh perusahaan tersebut. Ganti rugi perusahaan tersebut terhadap warga sebaiknya diusut oleh pihak-pihak terkait dan bertanggung jawab, mengingat banyak jiwa dan aspek yang dirugikan.

Persoalan lingkungan bukanlah sekedar merawat pabrik dan menjalankan berbagai prosedur baku. Lebih dari itu, lingkungan adalah alam dan manusia yang berada di sekitar pabrik (lingkungan sosial), bukan hanya lingkungan fisik dan biologis semata. Jika pabrik tidak dapat mengelola lingkungan dengan baik maka perusahaan tersebut sama sekali tidak layak mendapat ISO apapun. Sepertinya pemberian ISO cuma untuk menciptakan opini publik baru bahwa PT Arun peduli lingkungan. Padahal tuntutan masyarakat sama sekali belum mereka penuhi. Teknik mengalihkan isu atau menciptakan opini baru memang sering digunakan oleh perusahaan multinasional perusak lingkungan. Dengan dana besar yang mereka miliki mereka bisa menjalankan public relation yang baik.

Pencemaran yang dilakukan PT Arun sudah berjalan rutin, masyarakat sepanjang tahun mencium bau busuk dari H2S. Terdapat 2 Desa yang secara langsung terkena dampak dengan mencium bau busuk gas H2S dari PT Arun tersebut.  Dokumen Amdal yang dimiliki PT Arun harus ditinjau kembali, agar mereka bisa merancang usaha pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sertifikat ISO dan puluhan penghargaan lainnya bukan untuk membunuh warga melainkan harus dipertanggungjawabkan. Jika memang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebaiknya dikembalikan saja.

Studi Kasus Berkenaan dengan Undang-Undang Perindustrian

Pelanggar UU Perindustrian Hanya Diberi Sanksi Administratif

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah tidak akan mengedepankan pidana bagi pelanggar Undang-undang Perindustrian Nomor 3 tahun 2014. Pelanggar hanya akan diberikan sanksi administratif.

“Sanksi paling menakutkan bagi pengusaha adalah pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perindustrian, pemerintah hanya mengepung para pelanggar dari sisi administratif dengan tingkat paling tinggi adalah pencabutan izin usaha. Adapun, satu-satunya sanksi pidana yang diatur dalam UU Perindustrian, hanya diberikan bagi penyalahgunaan SNI wajib,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian Prayono di Jakarta, Kamis (19/6).

Menurut Prayono, pengusaha  kalau dicabut izinnya sudah mati. Meskipun ada kasus dalam dunia usaha yang harus memberikan sanksi pidana, itu diatur oleh ketentuan lain, bukan Undang-undang Perindustrian.

Lebih lanjut Prayono mengatakan,  keputusan tersebut berdasarkan diskusi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta kalangan pengusaha.

Sebagian besar pelaku usaha meminta agar sanksi pidana tidak diatur dalam UU Perindustrian kecuali untuk Standar Nasional Indonesia wajib. Sanksi pidana untuk penyalahgunaan SNI wajib dibutuhkan lantaran berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen.

“Ini soalnya terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Kalau sengaja melanggar bisa kena lima tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Itu diatur dalam undang-undang,” katanya.

Pasal 120 Ayat (1) mengenai Ketentuan Pidana UU Perindustrian disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan barang dan jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) huruf b, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Adapun, bunyi Pasal 53 Ayat (1) huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan barang atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

“Satu-satunya kebijakan dalam UU Perindustrian yang dapat memberikan sanksi pidana hanya tentang SNI wajib. Kami rasa, sanksi pidana perlu disampaikan agar ada efek jera,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari.

Menurutnya, dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang berlaku pada Desember 2015, SNI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

“Kami merasa tindak pidana ini diperlukan. Nilainya (hukuman) saya rasa cukup besar sebagai suatu denda atau pidana penjara,” ujarrnya.

Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya.

Adapun saat ini, berdasarkan usulan Kemenperin ke Badan Standardisasi Nasional telah ditetapkan pemberlakuan tiga SNI wajib dengan penunjukan empat lembaga penilaian kesesuaian, serta yang masih dalam proses pemberlakuan SNI wajib ada 65 SN

Sumber:

http://infopublik.kominfo.go.id/read/81467/pelanggar-uu-perindustrian-hanya-diberi-sanksi-administratif.html

Analisis Kasus:

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang perindustrian hanya akan dikenai sanksi administratif kecuali penyalahgunaan SNI. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Sanksi administratif  adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikasi dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, dan tindakan administratif. Berbeda dengan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan sedangkan sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan.

Sanksi paling menakutkan bagi pengusaha adalah pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perindustrian, pemerintah hanya mengepung para pelanggar dari sisi administratif dengan tingkat paling tinggi adalah pencabutan izin usaha. Adapun, satu-satunya sanksi pidana yang diatur dalam UU Perindustrian, hanya diberikan bagi penyalahgunaan SNI wajib. Ada kasus dalam dunia usaha yang harus memberikan sanksi pidana, itu diatur oleh ketentuan lain, bukan Undang-undang Perindustrian.

Kasus-kasus perindustrian selain penyalahgunaan SNI wajib seharusnya juga diberikan sanksi pidana, jangan sanksi administratif karena sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha merupakan harga mati bagi sebuah perusahaan atau produsen. Pencabutan izin usaha sama saja memberikan hukuman mati. Selain itu dengan adanya tindak pidana yang dikenakan kepada pelanggar akan memberikan efek jera.

Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) huruf b untuk jenis pelanggaran yaitu penyalahgunaan SNI dirasakan wajib ada karena itu menyangkut perlindungan kepada konsumen terkait keselamatan dan kesehatannya juga sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk-produk dalam negeri. Menanggapi hal tersebut alangkah lebih baiknya jika alasan serta sanksi yang ada pada penyalahgunaan SNI juga diterapkan pada kasus-kasus serupa bahkan semua aspek yang terkait untuk memberikan efek jera dan penekanan jumlah pelanggar akan undang-undang perindustrian.